Simalungun, (Tabloidpilarpost.com), Masyarakat Nagori Pardomuan Bandar Kec Silau Kahean Kab Simalungun Sumatera Utara merasa kecewa dan tidak puas atas ulah Pangulu mereka karena tidak transparan atas penggunaan Anggaran Dana Desa(ADD)selama 3 priode memimpin Nagori/Desa yang di luncurkan setiap tahunnya.
Ketidak puasan masyarakat terlihat pada pertemuan audensi 16/3 dihadiri PANGULU Nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba dan Camat Silau Kahean Jansimeon Sipayung SPd.
Pertanyaan mewakili warga, RosmanPurba Tambak kepada PANGULU Nagori JP sepertinya berbelit belit, yang ditanya kemana saja dibangunkan ADD, JP mengatakan untuk pelebaran jalan ujar PANGULU ditengah keramayan warga.
Padahal yang di tunjukkan Pangulu tadi hanya wacana masih belum dilaksanakan.
Selanjutnya pertanyaan Rosman Purba Tambak kepada PANGULU, kemana saja dana Bantuan langsung Tunai (BLT) pada pandemi covid19 diberikan yang sebelumnya 124 KK dan terakhir hanya menerima 24 KK.,malah yang terdaftar tidak menerima lagi itu pertanyaan mewakili warga yaitu Rosman
Semuanya pertanyaan sebatas jawaban tak pantas diterima warga dengan kalimat nanti kita musyawarah kan.
Ketika awak media ini langsung melihat kenyataan seperti Tuna Netra sebelum nya dapat bantuan, terakhir hanya gigit jari menunggu yang tak pasti.
Yang paling aneh nya seperti seorang janda tua yaitu Ny S. Purba (Alm-ada bukti Vidionya)sebelum nya menerima terkhir tidak menerimanya.
Ketua Assosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) SM.Simarmata SH menanggapi masalah Pangulu Pardomuan Bandar 18/3 menjelaskan, sebenarnya sebagai Pangulu Nagori harus dibuat papan pengumuman transfaran yaitu tertulis kemana anggaran tersebut kegunaanya agar masyarakat tahu ujar ketua APAKSI kepada awak media ini.
Pangulu Pardomuan Bandar Julfikar Purba di hubungi via Telepon nya tentang kerusuhan warga tentang ADD dan BLT hanya menjawab, lagi dimusyawarah kan ujarnya.
Ketua Umun DPP LSM HALILINTAR RI S.Hadi PT SH diminta tanggapan tentang kasus dugaan dana ADD dan BLT disunglap Pangulu dan tidak trasparan harus dibawa ke jalur hukum.
Ketua Umum DPP LSM HALILINTAR RI, menghimbau perwakilan warga yang audesi termasuk masyarakat membuat laporan ke Kejari SIMALUNGUN dan KePolRes Simalungun tentang hal dugaan itu ujarnya kepada awak media ini.
LSM HALILINTAR RI meminta kepada Kejari SIMALUNGUN agar turun kelokasi yaitu NAGORI Pardomuan Bandar Kec Silau Kahean termasuk TIPOKOR Polres Simalungun meng audit kinerja Pangulu Nagori Jp yang 3Priode menjabat kemana anggaran dan pembangunan selama menjabat Pangulu /Kepala Desa ujar Ketua Umum LSM HALILINTAR RI.
(Laporan Dari Simalungun Sumut SHPT)
